Hendak Melarikan Diri, Pebegal Ini Dihadiahi Timah Panas Oleh Polisi di Kediri

SuaraSulawesi.com --  Sekitar pukul 16.00 wita (Sabtu, 30/07/16) bertempat di Dusun Biletepung, Desa Beleke Kec. Gerung Kediri, tersangka pelaku kejahatan curas (begal) diketahui bernama Harmaen (21/L) berhasil diringkus oleh pihak Kepolisian Sektor Kediri.

Adapun kronologis penangkapannya dimana
Tim Opsnal polsek kediri dan Sub Sektor kuripan melakukan pengintaiann terhadap beradaan tersangka yg sembunyi di wilayah sekotong, ketika sampai disekotong didapat info tersangka sudah turun ke wilayah gerung, setelah ditelusuri tersangka ditemukan di Dusu Biletepung Desa Beleka sedang duduk minum es, dan langsung di pegang dan tersangka tidak terima dan melakukan perlawanan berkelahi dengan anggota, ketika hendak diajak untuk pengembangan pencarian barang bukti (BB) berupa sepeda motor hasil curas, tersangka mau melarikan diri sehingga anggota memberikan tembakan peringatan tiga kali namun tidak di indahkan akhirnya tersangka dilumpuhkan dengan menembak kaki bagian bawah (betis) kiri  dan kanan.
Dan tersangka langsung dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara utk dilakukan pengobatan.

Dari hasil Introgasi awal, tersangka baru mengaku telah melakukan tindak pidana curas (begal) sepeda motor tiga kali di TKP Dusun Nyiur Gading Desa Montong Are kec. Kediri kab. Lobar.

BB Yang berhasil diamankan :
1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam utk LP tsb diatas.
2. 1 (satu) potong kayu usuk yg digunakan tsk melakukan curas.

(Andhis)

Mensos Jamin Tidak Ada Potongan Dana PKH, Walikota: PKH Sesuai Visi Kota Makassar

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa bersama Walikota Makassar Ramdhan Pomanto saat kegiatan bimbingan program PKH di aula kediaman pribadi Dany sapaan akrab Walikota (ft: dtk)

SuaraSulawesi.com -- Kehadiran Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa di Makassar dalam rangka bimbingan teknis program PKH. Khofifah menyebutkan dana bantuan Program Keluarga Harapan diterima oleh warga Makassar tanpa adanya pemotongan. Saat ini, sudah ada dua tahap pemberian dana.

"Di Makassar, tidak ada pemotongan dana Program PKH di Makassar yang sudah diberikan sebanyak dua tahap. Program ini untuk memberikan perlindungan sosial bagi keluarga pra sejahtera sehingga dalam jangka pendek mampu mengurangi beban keluarga dan untuk jangka panjang dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi di Indonesia," ujar Khofifah di sela bimbingan teknis peserta, pendamping dan operator PKH di kediaman pribadi Walikota Makassar, Ramdhan Pomanto di jalan Amirullah, Minggu (31/7/2016).

Dalam diskusi dengan penerima dana bantuan PKH, Menteri Khofifah juga sempat menanyakan kepada peserta PKH soal frekuensi penerimaan bantuan yang telah diterima hingga pertengahan tahun 2016.

Jumlah keluarga penerima bantuan PKH di Makassar di tahun 2016 sebesar 9.298 dari total penerima di Sulawesi Selatan sebanyak 100.644 keluarga. Besarnya nominal bantuan untuk kota Makassar mencapai Rp 18.782.570.000 dari total bantuan Rp 220.211.980.000 untuk Sulawesi Selatan. Bantuan tahap pertama 2016 telah diserahkan sebesar Rp 8.200.767.500 dan tahap kedua sebesar Rp 3.731.692.500.

Dalam diskusi dengan warga penerima bantuan PKH, ini Menteri Khofifah juga memastikan bahwa tidak ada kartu PBIJK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) yang palsu, seperti yang terjadi pada kartu BPJS di Jawa Barat. Sementara menurut Walikota Makassar Danny Pomanto menyebut PKH erat kaitannya dengan visi kota Makassar 'Mewujudkan Makassar kota dunia nyaman untuk semua'.

"Dari 3 misi pemerintahan, misi pertama merekontruksi nasib rakyat menuju masyarakat sejahtera standar dunia sangat relevan dengan program kementerian sosial," ujar Danny.

Ia menambahkan, kehadiran menteri sosial di tengah warga dan pemerintah kota menambah semangat untuk terus memperbaiki kota. Wali kota Danny juga memperkenalkan program BULo (Badan Usaha Lorong) yang digagasnya untuk memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan warga di lorong-lorong Makassar.

Selain menghadiri bimbingan teknis PKH, Menteri Khofifah juga meluncurkan program E-Warung Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (Kube-PKH) di Kantor Camat Tallo, jalan AR Hakim. Program E-Warung Kube PKH ini untuk membantu masyarakat pra-sejahtera mendapatkan Sembako dengan harga yang lebih murah dari warung-warung lainnya. Program E-Warung KUBE PKH menerapkan pengelolaan keuangan secara digital dalam menyalurkan bantuan sosial nontunai. Tujuannya, untuk menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga murah bagi peserta PKH dan penerima manfaat beras sejahtera.

"Di Sulsel dulu ada penerima beras raskin berkutu, namun dengan adanya E-Warung, tidak akan ada lagi karena warga dapat membeli beras lebih murah karena harganya ditekan dengan memutus mata rantai distribusi, misalnya beras langsung dari Bulog, Gula dan Minyak Goreng dari RNI," pungkas Khofifah.

(Sumber: dtk)

Kapolri : Pasca Kerusuhan Situasi Tanah Karo Kondusif

Kapolri Jend. Pol. Tito Karnavian (ft: mdk)

SuaraSulawesi.com -- Kapolri Jenderal Tito Karnavian baru saja melakukan kunjungan ke Sumatera Utara. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah kerusuhan yang sempat terjadi di Tanah Karo, Sumatera Utara. Namun kini kondisi lokasi tersebut telah kembali kondusif.

"Sepertirekan-rekan ketahui bahwa di Kabupaten Karo itu ada insiden yang berawal dari relokasi pengungsi Sinabung di Desa Lingga. Kemudian masyarakat Desa Lingga belum berkenan dengan pengungsi yang direlokasi di sana karena masalah tanah mereka yang nanti mereka merasa terdesak," katanya di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Minggu (31/7).

Dia menambahkan, warga Desa Lingga mengharapkan agar relokasi dilaksanakan di tempat lain. Pasalnya desa yang akan dipindahkan sebanyak empat desa.

Tito menduga salah satu penyebab terjadinya kerusuhan adalah belum selesainya ditataran dialog antara warga. Alhasil saat pengembang akan membangun tempat pengungsian di sana, warga memasang pagar yang menghalangi jalan.

"Sehingga ketika akan dibuka, pagar itu kemudian dibersihkan, ditolak oleh warga, kemudian ada peristiwa alat berat yang dibakar berikut ada tenda polisi yang memang ditempatkan di sana untuk antisipasi, mengamankan situasi masyarakat yang ada resisten kemudian dibakar," terangnya.

Alhasil ada beberapa warga yang diamankan ke Polres Kabupaten Karo. Kemudian warga dari Desa Lingga mendatangi Polres untuk meminta warga yang diperiksa dikeluarkan. Namun ternyata situasi tidak berjalan dengan baik.

"Dan berakibat konflik lempar-lemparan Batu. Setelah dibubarkan dengan gas air mata oleh Polres, warga membubarkan diri. Namun kemudian ada yang meninggal dunia. Hasil pemeriksaan ada luka terbuka dibagian belakang kepala. Ini sudah diperiksa dan diserahkan kepada keluarga, hari in akan dimakamkan," kata mantan Kapolda Metro Jaya ini.

Tito mengatakan, penguatan telah dilakukan di Tanah Karo agar kerusuhan serupa tidak kembali meledak. Dialog dengan melibatkan Polda Sumatera Utara, Dandim, Kapolres, Bupati dan DPR telah dilakukan.

"Intinya warga menghendaki relokasi itu dibicarakan kembali yang di Desa Lingga itu. Mereka memberikan saran agar relokasi pengungsi Gunung Sinabung, yang empat desa tadi, itu ditempatkan di tempat lain. Itu akan dibicarakan lebih lanjut dengan pemerintah daerah dan pusat sehingga kita harapkan titik temu, solusi, dan jalan keluarnya bagi relokasi empat desa pengungsi Gunung Sinabung ini," tutupnya.

(Sumber: mdk)

(mdk/hrs) 

Minta Kertas HVS, Kepala Sekolah SD di Palu di Pecat

Mantan Kepala SDN. 03 Palu Dra. Resfien (tengah) ynag di pecat karen minta kertas HVS

SuaraSulawesi.com -- Mantan Kepala SD Negeri 3 Palu Dra Resfien tak menyangka akan dicopot hanya karena meminta kepada orangtua siswa kertas HVS 3 rim. Menurutnya, pemberian kertas tersebut bentuk sumbangan orangtua siswa kepada sekolah bukan pungutan liar.

Resfien sudah menerima SK pencopotannya dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kamis 28 Juli 2016. Dalam SK itu bukan hanya dinonjobkan sebagai kepala sekolah dan ditempatkan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Palu, namun juga gaji berkala ditunda satu tahun.

Menurut Resfien, pelangaran yang dilakukannya tidaklah fatal. Permintaan kertas HVS 3 rim itu itu pun dilakukan secara spontan karena kertas itu dibutuhkan.

Dia mengatakan, para dewan guru memang sudah terbiasa memerlukan kertas tersebut sehingga tidak mengingat lagi terkait dengan surat edaran tersebut. Tahun sebelumnya, kata dia memang seperti ini dilakukan oleh pihak sekolah.

“Dan tidak terlalu berlebihan untuk memerlukannya. Orangtua juga tidak keberatan malahan mereka sangat merespons dengan keperluan sekolah tersebut,” ungkap Resfien ditemui Metrosulawesi, Jumat (29/7/2016).

Dia mengatakan, guru di sekolah bukan menantang kebijakan walikota. 

“Kami sangat merespons surat edaran Walikota Palu untuk bebas pungutan pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB), dan bahkan pada rapat dewan guru sekolah sudah sampaikantentang surat edaran tersebut,” kata Resfien.

Resfien menambahkan entah bagaimana namanya manusia tidak luput dari kesalahan secara spontanlah para guru membutuhkan kertas HVS. 

“Ini sangat dibutuhkan oleh siswa dan saya yakin dan percaya orang tua tidak keberatan tentang hal ini dan tidak satupun orang tua siswa keberatan dengan hal tersebut,” katanya.

“Perlu diketahui bahwa permintaan kertas HVS tersebut, memakai surat kesepakatan dari orang tua dan pihak sekolah. Kesalahpahaman saja, kemudian penyerahan kertas tersebut memang bertepatan dengan PPDB tetapi ini sebatas sumbangan orang tua bukan memungut biaya PPDB,” katanya.

Hari ini, Sabtu Sabtu 30 Juli 2016, Resfien yang telah mengukir sejumlah prestasi di sekolah ini akan perpisahan atau pamit kepada seluruh siswa, dewan guru dan orang tua siswa di pukul 11.00. Pihak sekolah sengaja mengudang mereka untuk pamitan kepada orang tua siswa.

“Semoga kepala sekolah yang mengantikan saya, bisa memberikan perhatian lebih khusus kepada siswa dan guru-guru, yang terutama meningkatkan prestasi siswa dan membuat hal yang beda, sehingga para siswa sangat senang dan gembira saat melaksanakan kegiatan di luar sekolah, dalam bentuk prestasi siswa,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, empat kepala sekolah yang dicopot. Selain Resfien, tiga liannya adalah Kepala SMP Negeri 9 Palu H I Nyoman Muliasa, S Pd, M Pd, Kepala SD Inpres Buluri Zaenab Ma’ruf, S.Pd.SD dan Kepala PAUD TK Negeri Pembina Palu Selatan Hj Masitta S Pd M Si. 

(Sumber: MetSul)