Mensos Jamin Tidak Ada Potongan Dana PKH, Walikota: PKH Sesuai Visi Kota Makassar

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa bersama Walikota Makassar Ramdhan Pomanto saat kegiatan bimbingan program PKH di aula kediaman pribadi Dany sapaan akrab Walikota (ft: dtk)

SuaraSulawesi.com -- Kehadiran Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa di Makassar dalam rangka bimbingan teknis program PKH. Khofifah menyebutkan dana bantuan Program Keluarga Harapan diterima oleh warga Makassar tanpa adanya pemotongan. Saat ini, sudah ada dua tahap pemberian dana.

"Di Makassar, tidak ada pemotongan dana Program PKH di Makassar yang sudah diberikan sebanyak dua tahap. Program ini untuk memberikan perlindungan sosial bagi keluarga pra sejahtera sehingga dalam jangka pendek mampu mengurangi beban keluarga dan untuk jangka panjang dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi di Indonesia," ujar Khofifah di sela bimbingan teknis peserta, pendamping dan operator PKH di kediaman pribadi Walikota Makassar, Ramdhan Pomanto di jalan Amirullah, Minggu (31/7/2016).

Dalam diskusi dengan penerima dana bantuan PKH, Menteri Khofifah juga sempat menanyakan kepada peserta PKH soal frekuensi penerimaan bantuan yang telah diterima hingga pertengahan tahun 2016.

Jumlah keluarga penerima bantuan PKH di Makassar di tahun 2016 sebesar 9.298 dari total penerima di Sulawesi Selatan sebanyak 100.644 keluarga. Besarnya nominal bantuan untuk kota Makassar mencapai Rp 18.782.570.000 dari total bantuan Rp 220.211.980.000 untuk Sulawesi Selatan. Bantuan tahap pertama 2016 telah diserahkan sebesar Rp 8.200.767.500 dan tahap kedua sebesar Rp 3.731.692.500.

Dalam diskusi dengan warga penerima bantuan PKH, ini Menteri Khofifah juga memastikan bahwa tidak ada kartu PBIJK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) yang palsu, seperti yang terjadi pada kartu BPJS di Jawa Barat. Sementara menurut Walikota Makassar Danny Pomanto menyebut PKH erat kaitannya dengan visi kota Makassar 'Mewujudkan Makassar kota dunia nyaman untuk semua'.

"Dari 3 misi pemerintahan, misi pertama merekontruksi nasib rakyat menuju masyarakat sejahtera standar dunia sangat relevan dengan program kementerian sosial," ujar Danny.

Ia menambahkan, kehadiran menteri sosial di tengah warga dan pemerintah kota menambah semangat untuk terus memperbaiki kota. Wali kota Danny juga memperkenalkan program BULo (Badan Usaha Lorong) yang digagasnya untuk memajukan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan warga di lorong-lorong Makassar.

Selain menghadiri bimbingan teknis PKH, Menteri Khofifah juga meluncurkan program E-Warung Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (Kube-PKH) di Kantor Camat Tallo, jalan AR Hakim. Program E-Warung Kube PKH ini untuk membantu masyarakat pra-sejahtera mendapatkan Sembako dengan harga yang lebih murah dari warung-warung lainnya. Program E-Warung KUBE PKH menerapkan pengelolaan keuangan secara digital dalam menyalurkan bantuan sosial nontunai. Tujuannya, untuk menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga murah bagi peserta PKH dan penerima manfaat beras sejahtera.

"Di Sulsel dulu ada penerima beras raskin berkutu, namun dengan adanya E-Warung, tidak akan ada lagi karena warga dapat membeli beras lebih murah karena harganya ditekan dengan memutus mata rantai distribusi, misalnya beras langsung dari Bulog, Gula dan Minyak Goreng dari RNI," pungkas Khofifah.

(Sumber: dtk)